koperasi kredit

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, dan merupakan salah satu pilar ekonomi, selayaknya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Di sisi lain, salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan dilakukan melalui program-program pemberdayaan ekonomi rakyat. Dengan demikian, melalui pemberdayaan koperasi diharapkan akan mendukung upaya pemerintah tersebut. Dalam upayanya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dituntut untuk dapat menghasilkan program dan kebijakan yang dapat mendukung tumbuh dan berkembangnya koperasi. risiko adalah probabiltas bahwa “Baik” atau “Buruk” yang mungkin terjadi yang akan berdampak terhadap tujuan yang ingin kita capai. Untuk itu risiko perlu kita kelola dengan baik melalui proses yang logis dan sitematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta memonitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses atau yang biasa kita kenal dengan manajemen risiko, kembali pada perkembangan koperasi, walaupun mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan Koperasi senantiasa atau sering kali terganjal oleh sejumlah masalah klasik, diantaranya:

 1.Lemahnya partisipasi anggota
2. Kurangnya permodalan
3. Pemanfaatan pelayanan
4. Lemahnya pengambilan keputusan
5. Lemahnya Pengawasan
6. Manajemen Resiko

Menurut masalah yang ada diatas beberapa analisis yang bisa diamati adalah

  Kurang partisipasinya anggota Koperasi, kurangnya partisipasi tersebut dikarenakan banyak anggota yang tidak peduli akan kesejahteraan koperasi dan keberlangsungan operasional Koperasi. Anggota kurang memiliki rasa empati terhadap Koperasi, hal ini mungkin disebabkan karena pelayanan koperasi atau sistem kerja koperasi yang dinilai oleh anggota Koperasi tidak memuaskan.

 Kurangnya Permodalan, hal ini dapat dilansir dari hal pada nomor satu karena kurangnya kepedulian anggota maka berkutang pula masukan dana (modal) dari para anggota yang diperoleh dari sumbangan sukarela maupun wajib.

  Pemanfaatan pelayanan, pemanfaatan pelayanan yang didapat dari pengurus haruslah memenuhi kepuasan anggota karena dengan pelayanan ini kepuasan anggota akan terpenuhi dan akan mengoptimalkan umpan balik dari anggota.