NASIONALISASI ASET ASING

Gagasan Nasionalisasi Aset Asing nasionalisasi aset asing dan pementasan pengangguran Pengertian Nasionalisasi Aset Asing Definisi aset menurut Standar Akuntansi Pemerintahan lebih luas lagi dan komprehensif, yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Banyaknya definisi mengenai aset tersebut menunjukan tidak jauh berbeda satu sama lainnya. Dengan demikian, dapat dirumuskan karakteristik umum aset sebagai berikut: 1.Adanya karakteristik manfaat di masa mendatang. 2.Adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aset. 3.Berkaitan dengan entitas tertentu. 4.Menunjukkan proses akuntansi. 5.Berkaitan dengan dimensi waktu. 6.Berkaitan dengan karakteristik keterukuran. Dengan mendasarkan pada karakteristik aset tersebut, pengakuan aset menurut IAI pada 2007 adalah berikut ini: 1.Aset diakui dalam neraca,kalau besar kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 2.Aset tidak diakui dalam neraca,kalau pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif transaksi semacam ini menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Menurut saya nasionalisasi aset asing sangatlah penting karena nasionalisasi asset asing sangatlah dibutuhkan dinegara Indonesia untuk meningkatkan tingkat pendapatan,menurunkan biaya ekspor serta dapat melakukan penhematan secra dratis. Pada dasarnya seluruh kegiatan produksi pastilah memiliki dampak. Dalam hal ini produksi atau kegiatan pertambangan memiliki pengaruh besar akan perubahan ekosistem dan lingkungan sekitar penambangan. Dampak yang timbul akibat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah kerusakan lingkungan sekitar penambangan yang diakibatkan oleh limbah dari sisa hasil produksi. Limbah ini wajar muncul pasca kegiatan produksi. Namun yang jadi problem adalah ketika kegiatan produksi yang dilakukan terlalu berlebihan maka limbah yang dihasilkan pun akan berlebih. Demi memperoleh keuntungan, kedua perusahaan ini berusaha untuk dapat berproduksi melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam AMDAL masing-masing. Sekiranya AMDAL yang ditentukan ini adalah juga untuk mengurangi limbah yang akan berakibat merusak dan mencemari lingkungan. Bagi saya, ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah melalui aturan-aturan yang dibuatnya adalah baik adanya secara keseluruhan. Namun hukum tidak selalu dalam posisi ideal pada raelitasnya. Apa yang dicita-citakan dengan apa yang terjadi pastilah mengalami perubahan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Disini kemudian peran pemerintah selaku penguasa dan pemegang kendali atas Negara dipertanyakan. Sejauh mana pemerintah berani bertindak tegas atas pelanggaran yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini? Peringatan. Mungkin itu yang akan dilakukan oleh pemerintah. Hanya sebatas peringatan saja seorang siswa berani melanggarnya lagi. Namun disini yang menjadi pelanggar bukanlah siswa sekolah dasar, akan tetapi dua perusahaan multinasional yang dikategorikan pula perusahaan asing. Gagasan untuk menasionalisasikan asset-aset asing ini sudah tercetus sejak jaman kemerdekaan. Sekiranya dahulu Indonesia bersikap non-kooperatif terhadap Belanda, sudah seberapa maju kita sebagai sebuah bangsa yang mandiri. Gagasan untuk menasionalisasikan asset-aset asing ini dicetuskan oleh Tan Malaka. Beliau berpendapat tidak perlu kita mengembalikan apa yang sudah mereka (Belanda) rampas dari kita.