BAB 4
HUKUM PERIKATAN
Adapun yang dimaksud dengan
“perikatan” ialah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara
dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang
lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.
Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau “kreditur”,
sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau
“debitur”. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi” yang
menurut undang-undang dapat berupa :
# Menyerahkan suatu barang
# Melakukan
suatu perbuatan
# Tidak
melakukan suatu perbuatan
·
Dasar
Hukum Perikatan
Dasr hukum perikatan berdasarkan KUH
Perdat terdapat tiga sumber adalah sebagau berikut :
- Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).
- Perikatan yang timbul dari undang-undang dapat dibagi menjadi dua yakni perikatan terjadi karena undang-undang akibat dari perbuatan manusia.
-
Perikatan terjadi karena UU semata
misalnya kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yaitu hukum
kewarisan.
-
Perikatan terjadi karena UU akibat
perbuatan manusia menurut hukum terjadi karena perbuatan yang diperbolehkan
(sah) dan yang bertentangan dengan hukum (idak sah).
- Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum dan perwakilan sukarela.
·
Azas-Azas
Dalam Hukum Perikatan
Asas-asas dalam hukum perjanjian
diatur dalam Buku III KUH Perdata yakni menganut asas kebebasan berkontrak dan
asas konsensualisme.
- Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak terlihat
didalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian
yang dibuat dalah sah bagi mereka yang membuatnya. Dalam membuat perjanjian ini
para pihak diperkenankan untuk menentukan isi dari perjanjiannya dan sebagai UU
bagi mereka sendiri, dengan pembatasan perjanjian yang dibuat tidak boleh
bertentangan dengan ketentuan UU, ketertiban umum dan norma kesusilaan.
- Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme artinya bahwa
perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak
mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan
demikian asas konsensualise lazim disimpulkan dalam empat syarat:
# Kata
sepakat anatara para pihak yang mengikatkan diri
# Cakap
untuk membuat suatu perjanjian
# Mengenai
suatu hal tertentu
# Suatu
sebab yang Halal
Dengan demikian akibat dari
terjadinya perjanjian maka UU menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan
sebagai UU. Oleh karena itu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku
sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan asas kepribadian
bahwa perjanjian mengikat bagi para pihak yang membuatnya kecuali kalau
perjanjian itu untuk kepentingan pihak ketiga (barden beding) yang
diatur dalam Pasal 1318 KUH Perdata. Dengan kata lain persetujuan tidak dapat
ditarik kembali selain dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak atau
alasan oleh UU yang dinyatakan cukup untuk itu.
·
Hapusnya
Perikatan
Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu perikatan. Cara-cara hapusnya
perikatan itu adalah ebagai berikut:
- Pembayaran
Nama “Pembayaran” dimaksudkan setiap
pemenuhan perjanjian secara suka rela. Pembayaaran harus dilakukan kepada si
berpiutang (kreditur) atau kepada seseorang yang dikuasakan olehnya atau juga
kepada seorang yang dikuasakan hakim atau oleh UU untuk menerima pemabayaran
bagi si berpiutang. Mengenai tempatnya pembayaran, pasal 1393 Kitab UU Hukum
Perdata menerangkan ebagai berikut : “ Pembayaran harus dik\lakukan ditempat
yang ditetapkan dalam perjanjian, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu
tempat, maka pembayaran yang mengenai suatu barang tertentu harus dilakukan
ditempat dimana barang itu sewaktu perjanjian dibuat.
2.Penawaran
Pembayaran Tunai Diikuti Penyimpanan Atau Penitipan
Ini adalah suatu cara pembayaran
yang harus dilakukan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran.
Caranya sebagai berikut: barang atau uang yang akan dibayarkan itu ditawarkan
secara resmi oleh seorang nptaris atau seorang juru sita pengaadilan. Notaris
atau juru sita memebuat suatu perincian dari barang atau uang yang akan
dibayarkan dan pergi ke tempat tinggal kreditur untuk membayar hutangnya
debitur terebut dengan menyerahkan barang atau uang yang telah terperinci.
Notaris sudah menyediakan suatu proses verbal. Apabila kreditur suka menerima
barang atau uang yang ditawarkan maka selesailah perkara pembayaran tersebut.
Apabila menolak Notaris akan mempersilahkan kreditur menandatangani proses
verbal tersebut, dengan demikian terdapatlah suatu bukti resmi bahwa si
berpiutang yrlah menolak pembayaran. Langkah berikutnya ialah : si berhutang
(debitur) dimuka pengadilan negeri dengan permohonan kepada pengadilan
mengesahkan penawaran pembayaran yang telah dilakukan itu. Setelah disahkan
maka barang atau uang yang akan dibayarkan itu disimpan atau dititipkan kepada
panitera Pengadilan Negeri atas tanggungan atau resiko si berhutang dengan
demikian terhapuslah hutang-pihutang itu.
- Pembaharuan Hutang Atau Novasi
Menurut pasal 1413 Kitab UU hukum
Perdata ada tiga macam jalan untuk melaksanakan suatu pembaharuan hutang atau
novasi yaitu :
a. Apabila seorang yang berhutang
mebuat suatu perikatan hutang baru guna orang yang akan menghutangkan
kepadanya, yang menggantikan huatang yang lama yang dihapuskan karenanya.
Novasi ini dinamakan novasi obyektif karena yang diperbaharui adalah obyeknya
perjanjian.
b. Apabila seorang berhutang baru
ditunjuk menggantika orang berhutang lama, yang oleh si berpihutang dibebaskan
dari perikatannya. Novasi ini dinamakan subyektif pasif karena yang
diperbaharui adalah subyeknya debitur.
c. Apabila sebagai akibat dari suatu
perjanjian baru kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur yang lama,
terhadap siapa si berhutang dibebaskan dari perikatannya. Novasi ini dinamakan
subyektif akhir karena yang diperbaharui adalah subyeknya kreditur.
BAB 5
HUKUM PERJANJIAN
A. Standar Kontrak
Istilah perjanjian baku berasal dari
terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu standard contract. Standar kontrak
merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk
formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak,
terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah. suatu keuntungan sosial.
Maksudnya adalah membuat keadan seseorang menjadi lebih baik atau mengganti
kerugian dalam keadaan yang memeperburuk.
B. Macam-Macam
Perjanjian
Perjanjian dapat dibedakan menurut
berbagai cara, antara lain:
- Perjanjian Cuma Cuma
Suatu persetujuan dengan cuma cuma
adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu
keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya
sendiri. Perjanjian dengan cuma cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan
bagi salah satu pihak saja. Misal: Hibah
- Perjanjian atas beban
Perjanjian atas beban adalah
perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra
prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut
hukum. Jadi, dua pihak dalam memberikan prestasi tidak imbang.
Contoh: Perjanjian pinjam pakai
—-> debitur mempunyai beban untuk mengembalikan barang, sedangkan kreditur
tidak.
Perjanjian cuma cuma dan atas beban
penekanan perbedaannya ada di PRESTASI
- Perjanjian Timbal balik
Perjanjian timbal balik adalah
perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Hak dan
Kewajiban harus imbang. Misal: Perjanjian Jual Beli
C. Syarat Sah Perjanjian
Untuk sahnya suatu perjanjian
diperlukan empat syarat :
- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
Dengan “sepakat” atau juga dinamakan
“perizinan” dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian harus
bersepakat, “setuju” atau “seia-sekata” mengenai hal-hal yang pokok dari
perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikenhendaki oleh pihak yang satu adalah
juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain.
- Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
Orang yang membuat suatu perjanjian
harus “cakap” menurut hukum. Pada azasnya, setiap “orang yang sudah dewasa” dan
sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.
- Suatu hal tertentu.
Suatu perjanjian harus mengenai
suatu hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua
belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam
perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada
atau sudah berada ditangannya siberhutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak
diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja
kemudiaan dapt dihitung atau ditetapkan.
D. Pembatalan dan Pelaksanaan
Suatu Perjanjian
Diperbedakan antara syarat subyektif
dan syarat obyektif. Dalam halnya suatu syarat obyektif, maka kalau syarat itu
tidak terpenuhi, perjanjian itu adalah “batal demi hukum”. Artinya : dari
semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu
perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, yaitu
melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian maka tiada dasar
untuk saling menuntut dimuka hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa
perjanjian yang demikian itu “null and void”
Apabila pada waktu pembuatan
perjanjian,ada kekurangan mengenai syarat yang subyektif, perjanjian itu
bukannya batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalannya (cencelling)
oleh salah satu pihak. Pihak ini adalah : pihak yang tidak cakap menurut hukum
(yang meminta : orangtua atau walinya, ataupun ia sendiri apabila ia sudah
menjadi cakap) dan pihak yang memberikan perijinan atau menyetujui itu secara tidak
bebas.
Persetujuan kedua belah pihak yang
merupakan sepakat itu harus diberikan secara bebas. Dalam hukum perjanjian ada
tiga sebab yang membuat perijinan tadi tidak bebas, yaitu : paksaan, kekhilafan
dan penipuan. Yang dimaksud dengan pemaksaan adalah pemaksaan rohani
atau jiwa (psikid), jadi bukan paksaan badan atau fisik. Kekhilafan atau
Kekeliruan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang
pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari
barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenaiorang dengan siapa
diadakan perjanjian itu. Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan
sengaja memberikan keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan
akal-akalan yang cerdik (tipu muslihat) untuk membujuk pihak lawannya
memberikan perijinannya. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk
menjerumuskan pihak lawannya.
BAB 6
HUKUM DAGANG
A. Hubungan Hukum Perdata Dengan
Hukum Datang
Prof. Subekti S.H . berpendapat
bahwa terdapatnya KUHD disamping KUHS sekarang ini dianggap tidak peda
tempatnya, oleh karena sebenarnya “Hukum Dagang” tidaklah lain daripada “Hukum
Perdata”, dan perkataan “dagang” bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan
suatu pengertian ekonomi. Menurut beliau sudah diakui bahwa kedudukan KUHD
terhadap KUHS adalah sebagai Hukum khusus terhadap Hukum umum. Adapun pendapat
beberapa hukum lainnya tentang hubungan kedua hukum ini antara lain adalah
sebagai berikut :
- Van Kan beranggapan, bahwa Hukum Dagang adalah suatu tambahan Hukum Perdata yaitu suatu tambahan yang mengatur hal-hal yang khusus. KUHS memuat hukum perdata dalam arti sempit, sedangkan KUHD memuat panambahan yang mengatur hal-hal khusus hukum Perdata dalam arti sempit itu.
- Van Apeldoom menganggap Hukum Dagang suatu bagian istimewa dari lapangan Hukum Perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam Kitab III KUHS.
- Sukardono menyatakan, bahwa pasal 1 KUHD “memelihara kesatuan antara Hukum Dagang dengan Hukum Perdata Umum….. sekedar KUHD itu tidak khusus menyimpang dari KUHS”.
- Tirtamijaya menyatakan, bahwa Hukum Dagang adalah suatu Hukum Sipil yang istimewa.
B. Berlakunya Hukum Dagang
Sebelum tahun 1938, Hukum Dagang
hanya mengikat kepada para pedagang saja yang melakukan usaha dagang. Kemudian
sejak tahun 1938 pengertian perbuatan dagang menjadi lebih luas dan dirubah
menjadi perbuatan perusahaan yang mengandung arti menjadi lebih luas sehingga
berlaku bagi setiap pengusaha (perusahaan).
Seorang baru dapat dikatakan
menjalankan perusahaan jika telah memenuhi unsur-unsur seperti :
terang-terangan, teratur bertindak keluar, dan bertujuan untuk memperoleh
keuntungan materi. Dengan kata lain perusahaan yang dijalankan oleh seorang
pengusaha dengan mempunyai kedudukan dan kualitas tertentu, sedangkan yang
dinamakan pengusaha adalah setiap orang atau badan hukum yang langsung
bertanggung jawab dan mengambil resiko didalam perusahaan dan juga mewakilinya
secara sah. Oleh karena itu suatu perusahaan yang dijalankan oleh pengusaha
dapat berbentuk sebagai berikut :
- Ia seorang diri saja
- Ia sendiri dan dibantu oleh para pembantu, dan
- Orang lain yang mengelola dengan pembantu-pembantu.
C. Hubungan Penguasa dan
Pembantunya
Didalam menjalankan suatu perusahaan
yang dipimpin oleh seorang pengusaha tidak mungkin melakukan usahanya seorang
diri apabila jika perusahaan tersebut dalam skala besar. Pembantu-pembantu
dalam perusahaan dapat dibagi menjadi dua fungsi yakni:
- Pembantu di Dalam Perusahaan
Pmbantu didalam perusahaan adalah
mempunyai hubungan yang bersifat sub ordinasi, yaitu hubungan atas dan bawah
sehungga berlaku suatu perjanjian perburuhan, mis pemimpin perusahaan, pemegang
prokurasi dan pegawai perusahaan.
- Pembantu di Luar Perusahaan
Pembantu di luar perusahaan adalah
mempunyai hubungan yang bersifat koordinasi, yaitu hubungan yang sejajar
sehingga berlaku suau perjanjian pemberian kuasa antara penerima kuasa yang
akan memperoleh upah seperti yang diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata.
D. Pengusaha dan
Kewajibannya
Pengusaha adalah setiap orang yang
menjalankan perusahaan. Menurut UU ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan
(dipenuhi) oleh pengusaha, yaitu :
a. Membuat pembukuan
Didalam Pasal 6 KUH Dagang
menjelaskan makna pembukuan, yakni mewajibkan setiap orang yang menjalankan
perusahaan supaya membuat catatan atau pembukuan mengenai kekayaan dan semua
hal yang berkaitan dengan perusahaan sehingga dari catatan tersebut dapat
diketahui hak dan kewajiban para pihak.
Sedangkan dalam UU Nomor 8 Tahun
1997 Dokumen perusahaan berdasarkan Pasal 1 butir 2 merupakan data,
catatan adan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan
dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis diatas kertas atau sarana
lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca dan
didengar.
b. Mendaftarkan perusahaannya
Dengan adanya UU Nomor 3 Tahun 1982
tentang Wajib Daftar Perusahaan maka setiap orang atau badan yang menjalankan
perusahaan menurut hukum wajib untuk melakukan pendaftaran tentang segala
sesuatu yang berkaitan dengan usahanya sejak tanggal 1 Juni 1985. Yang dimaksud
dengan daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan
menurut atau berdasarkan ketentuan UU ini atau peraturan pelaksanaannya memuat
hal-hal wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan, dan disahkan oleh pejabat
yang berwenangdari kantor pendaftaran perusahaan.
E. Bentuk-Bentuk Badan
Usaha
Bentuk-bentuk perusahaan secara
garis besar dapat diklasifikasikan dan dilihat dari jumlah pemiliknya dan
dilihat dari status hukumnya.
a. Bentuk-bentuk perusahaan jika
dilihat dari jumlah pemiliknya, terdiri dari perusahaan perseorangan dan
perusahaan persekutuan.
1)
Perusahaan perseorangan : suatu perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau
seorang pengusaha.
2)
Perusahaan persekutuan : suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang
pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan.
b. Bentuk-bentuk perusahaan jika
dilihat dari status hukumnya terdiri dari perusahaan berbadan hukum dan
perusahaan bukan badan hukum
1)
Perusahaan berbadan hukum : sebuah subjek hukum yang mempunyai kepentingan
sendiri terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya.
2)
Perusahaan bukan badan hukum : harta pribadi para sekutu juga akan terpakai
untuk memenuhi kewajiban perusahaan tersebut biasanya perorangan maupun
persekutuan.
Sementara itu didalam masyarakat
dikenal dua macam perusahaan yakni perusahaan swasta dan perusahaan negara
a.)Perusahaan
Swasta : Perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada
campur tangan pemerintah terbagi dalam tiga perusahaan swasta :
- Perusahaan swasta nasional
- Perusahaan swasta asing
- Perusahaan patungan/campuran
b.)Perusahaan
Negara : Perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara.
Umumnya BUMN terdiri dari tiga bentuk yakni :
- Perusahaan jawatan (Perjan)
- Perusahaan umum (Perum)
- Perusahaan perseroan (Persero)
Yayasan adalah badan hukum yang
tidak mampunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk
tujuan sosial mengusahakan yayasan dan bantuan seperti sekolah, rumah sakit
dll.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar